KELAS : 1EB22
NPM : 29210267
KEBIJAKAN PEMERINTAH
TINJAUAN MATA KULIAH
Sebelum mempelajari mata kuliah ini, sangat perlu dipahami oleh mahasiswa bahwa mata kuliah Kebijakan Pemerintah adalah mata kuliah inti dari ilmu pemerintahan. Mata kuliah ini secara khusus mempelajari penerapan studi kebijakan di bidang pemerintahan suatu negara. Isi kajiannya memberikan pemahaman tentang fungsi politik dari suatu pemerintah yaitu fungsi membuat kebijakan-kebijakan.
Kebijakan pemerintah merupakan wahana dari suatu pemerintah untuk secara rasional menguasai dan mengemudikan aktivitas-aktivitas sosial. Kegiatan-kegiatan dari kebijakan pemerintahan berwujud dalam kegiatan mengatur dan mengarahkan masyarakat, antara lain dengan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan, perencanaan, aneka intervensi oleh pemerintah terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan lain-lain kegiatan yang sifatnya fundamental. Bagi mereka yang mempelajari kebijaksanaan pemerintah secara tuntas, maka secara teoritis akan mampu menjadi “policy analyst”, sedangkan secara praktis akan mampu untuk membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang berkualitas.
Mata kuliah kebijakan pemerintah berbobot 3 sks yang terdiri dari sembilan modul. Kesembilan modul ini disajikan sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami kebijakan pemerintah baik secara teoritis maupun empirik.
Modul pertama, akan menjelaskan munculnya studi tentang kebijakan pemerintah, pendefinisian kebijakan dan kebijakan pemerintah, ciri-ciri kebijakan serta mengapa kebijakan pemerintah itu perlu dipelajari.
Modul kedua, membahas tentang teori kebijakan dan model tentang fungsi kesejahteraan sosial. Dalam Kegiatan Belajar 1 antara lain dibahas institutionalism theory, group theory, elit theory dan mixed scanning theory. Sedangkan dalam Kegiatan Belajar 2, akan dibahas hal-hal seperti angka marginal substitusi, kurva transformasi produksi, kurva kemungkinan manfaat dan lainnya.
Modul ketiga, membahas teori-teori pengambilan keputusan yang banyak dikembangkan dalam studi kebijakan pemerintah, antara lain kriteria pengambilan keputusan, aktor-aktor yang berpengaruh dalam proses kebijakan dan menyusun hierarki dari unsur-unsur masalah yang kompleks.
Modul keempat, membahas proses perumusan kebijakan pemerintah yang meliputi perumusan masalah, penyusunan agenda, perumusan usulan, pengesahan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Modul kelima, membahas teori tentang implementasi kebijakan pemerintah. Yang dibahas antara lain perlunya dikaji secara cermat implementasi kebijakan dan model-model implementasi kebijakan pemerintah.
Modul keenam, membahas masalah dalam implementasi kebijakan seperti mudah atau tidaknya masalah dikendalikan, keragaman perilaku yang akan diatur, keterandalan teori kausalitas yang dipergunakan, akses formal pihak-pihak luar, persepsi terhadap dampak output kebijakan serta pendekatan-pendekatan implementasi.
Modul ketujuh, membahas mengenai pendidikan dan masalah pembangunan dalam pemilikan kebijakan berkaitan dengan pendidikan dan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, ketidakadilan dan kemiskinan, pembangunan pedesaan, migrasi internasional ketergantungan intelektual dan Brain Drain serta lainnya.
Modul kedelapan, menjelaskan aksi, konsekuensi dan evaluasi. Di dalamnya dibahas proses kebijakan yang meliputi aksi dan konsekuensi kebijakan serta evaluasi kebijakan. Evaluasi implementasi kebijakan meliputi model Meter & Horn, Grindle, Sabatier dan Mazmanian serta metode pengumpulan data.
Modul kesembilan, membahas analisis kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan cara menyusun struktur masalah kebijakan, pendekatan, prosedur dan metode, analisis partisan, pemanfaatan analisis secara penuh dan analisis kebijakan profesional.
Buku Materi Pokok (BMP) Kebijakan Pemerintah (IPEM4538) dirancang dan dikembangkan untuk dapat dipelajari secara mandiri. Memang diakui untuk dapat mempelajari secara mandiri akan ditemui kesulitan-kesulitan yang dipandang dapat mempengaruhi cara belajar.
Walaupun demikian, untuk meminimalisasi kesulitan ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh mahasiswa antara lain:
1. Dalam modul ini disediakan beberapa petunjuk yang akan berguna bila diperhatikan. Tujuan instruksional merupakan petunjuk mengenai apa yang akan diajarkan dan apa yang akan diperoleh atau diukur.
2. Untuk mengetahui tingkat penguasaan materi, disediakan soal-soal latihan serta kunci jawabannya. Dengan demikian diharapkan mahasiswa dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan bila ternyata belum menguasai materi seperti yang diharapkan dalam tujuan instruksional.
3. Dianjurkan untuk membaca sumber-sumber lain yang relevan dengan mata kuliah ini, terutama buku rujukan atau buku sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
Bila Anda perhatikan hal-hal di atas, penulis yakin modul/BMP yang dikembangkan akan mencapai sasaran yang diharapkan.
Untuk dapat memahami dengan baik, silakan Anda mempelajari sesuai dengan skema berikut.
MODUL 1: MEMAHAMI KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kebijakan pemerintah merupakan wahana dari suatu pemerintah untuk secara rasional menguasai dan mengemudikan aktivitas-aktivitas sosial. Kegiatan-kegiatan dari kebijakan pemerintahan berwujud dalam kegiatan mengatur dan mengarahkan masyarakat, antara lain dengan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan, perencanaan, aneka intervensi oleh pemerintah terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan lain-lain kegiatan yang sifatnya fundamental. Bagi mereka yang mempelajari kebijaksanaan pemerintah secara tuntas, maka secara teoritis akan mampu menjadi “policy analyst”, sedangkan secara praktis akan mampu untuk membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang berkualitas.
Mata kuliah kebijakan pemerintah berbobot 3 sks yang terdiri dari sembilan modul. Kesembilan modul ini disajikan sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami kebijakan pemerintah baik secara teoritis maupun empirik.
Modul pertama, akan menjelaskan munculnya studi tentang kebijakan pemerintah, pendefinisian kebijakan dan kebijakan pemerintah, ciri-ciri kebijakan serta mengapa kebijakan pemerintah itu perlu dipelajari.
Modul kedua, membahas tentang teori kebijakan dan model tentang fungsi kesejahteraan sosial. Dalam Kegiatan Belajar 1 antara lain dibahas institutionalism theory, group theory, elit theory dan mixed scanning theory. Sedangkan dalam Kegiatan Belajar 2, akan dibahas hal-hal seperti angka marginal substitusi, kurva transformasi produksi, kurva kemungkinan manfaat dan lainnya.
Modul ketiga, membahas teori-teori pengambilan keputusan yang banyak dikembangkan dalam studi kebijakan pemerintah, antara lain kriteria pengambilan keputusan, aktor-aktor yang berpengaruh dalam proses kebijakan dan menyusun hierarki dari unsur-unsur masalah yang kompleks.
Modul keempat, membahas proses perumusan kebijakan pemerintah yang meliputi perumusan masalah, penyusunan agenda, perumusan usulan, pengesahan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Modul kelima, membahas teori tentang implementasi kebijakan pemerintah. Yang dibahas antara lain perlunya dikaji secara cermat implementasi kebijakan dan model-model implementasi kebijakan pemerintah.
Modul keenam, membahas masalah dalam implementasi kebijakan seperti mudah atau tidaknya masalah dikendalikan, keragaman perilaku yang akan diatur, keterandalan teori kausalitas yang dipergunakan, akses formal pihak-pihak luar, persepsi terhadap dampak output kebijakan serta pendekatan-pendekatan implementasi.
Modul ketujuh, membahas mengenai pendidikan dan masalah pembangunan dalam pemilikan kebijakan berkaitan dengan pendidikan dan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, ketidakadilan dan kemiskinan, pembangunan pedesaan, migrasi internasional ketergantungan intelektual dan Brain Drain serta lainnya.
Modul kedelapan, menjelaskan aksi, konsekuensi dan evaluasi. Di dalamnya dibahas proses kebijakan yang meliputi aksi dan konsekuensi kebijakan serta evaluasi kebijakan. Evaluasi implementasi kebijakan meliputi model Meter & Horn, Grindle, Sabatier dan Mazmanian serta metode pengumpulan data.
Modul kesembilan, membahas analisis kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan cara menyusun struktur masalah kebijakan, pendekatan, prosedur dan metode, analisis partisan, pemanfaatan analisis secara penuh dan analisis kebijakan profesional.
Buku Materi Pokok (BMP) Kebijakan Pemerintah (IPEM4538) dirancang dan dikembangkan untuk dapat dipelajari secara mandiri. Memang diakui untuk dapat mempelajari secara mandiri akan ditemui kesulitan-kesulitan yang dipandang dapat mempengaruhi cara belajar.
Walaupun demikian, untuk meminimalisasi kesulitan ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh mahasiswa antara lain:
1. Dalam modul ini disediakan beberapa petunjuk yang akan berguna bila diperhatikan. Tujuan instruksional merupakan petunjuk mengenai apa yang akan diajarkan dan apa yang akan diperoleh atau diukur.
2. Untuk mengetahui tingkat penguasaan materi, disediakan soal-soal latihan serta kunci jawabannya. Dengan demikian diharapkan mahasiswa dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan bila ternyata belum menguasai materi seperti yang diharapkan dalam tujuan instruksional.
3. Dianjurkan untuk membaca sumber-sumber lain yang relevan dengan mata kuliah ini, terutama buku rujukan atau buku sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
Bila Anda perhatikan hal-hal di atas, penulis yakin modul/BMP yang dikembangkan akan mencapai sasaran yang diharapkan.
Untuk dapat memahami dengan baik, silakan Anda mempelajari sesuai dengan skema berikut.
MODUL 1: MEMAHAMI KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kegiatan Belajar 1:
Munculnya Study Tentang Kebijakan Pemerintah
Dalam perjalanan sejarah, munculnya studi tentang kebijakan pemerintah sebenarnya ingin menjelaskan bahwa berbagai peristiwa yang berlangsung dalam suatu pemerintahan bukanlah terjadi secara alami atau sebagai sesuatu yang terjadi menurut proses perkembangan yang normal, tetapi sebenarnya akibat dari aktivitas pemerintah, negaralah yang memberikan warna terhadap berbagai peristiwa tersebut. Artinya kebijakan pemerintahlah yang sebenarnya banyak mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari.
Dalam kepustakaan, ilmu kebijakan pemerintah dapat kita temukan dalam berbagai macam definisi mengenai kebijakan pemerintah atau kebijakan publik yang membawa konsekuensi pada cara pandang yang mempelajarinya mengingat terlalu banyaknya batasan mulai dari yang terlalu luas, kabur, tidak spesifik ataupun tidak operasional.
Bila diamati secara cermat ternyata ada dua macam pendapat yaitu pertama, yang menyamakan kebijakan dan kebijakan pemerintah dengan tindakan-tindakan pemerintah sedangkan yang kedua yang memberikan perhatian khusus pada pelaksana kebijakan.
Dari pembagian dua pendapat yang telah dikemukakan terdapat satu gambaran yang sama yang dapat ditarik dari definisi-definisi yang ada yaitu bahwa kebijakan pemerintah adalah tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Kata pemerintah inilah yang membedakannya dari kebijakan perorangan dan kebijakan kelompok.
Munculnya Studi tentang Kebijakan Pemerintah
Kegiatan Belajar 2:
Ciri-ciri Kebijakan Pemerintah
Ciri-ciri yang melekat pada kebijakan-kebijakan pemerintah pada kenyataannya bersumber pada orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik yang pada akhirnya membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijakan pemerintah. Berbagai hal mungkin saja dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah dapat saja menempuh usaha kebijakan yang sangat liberal dalam hal campur tangan atau cuci tangan sama sekali, baik terhadap seluruh atau sebagian sektor kehidupan. Kebijakan pemerintah dalam bentuknya yang positif pada umumnya dibuat berlandaskan hukum dan kewenangan tertentu.
Hakikat kebijakan pemerintah dapat kita perinci ke dalam beberapa kategori, yaitu: demands (tuntutan kebijakan), poling decision (keputusan kebijakan), policy statement (pernyataan kebijakan), policy outputs (keluaran kebijakan), dan policy outcomes (hasil akhir kebijakan).
Jawaban atas pertanyaan, mengapa kebijakan pemerintah perlu dipelajari, tulisan dari Anderson (1978), dan Dye (1978) memberikan jawaban alasan mempelajari kebijakan pemerintah ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu: alasan ilmiah (scientific reason), alasan profesional (profesional reason), dan alasan politis (political reason).
Hakikat kebijakan pemerintah dapat kita perinci ke dalam beberapa kategori, yaitu: demands (tuntutan kebijakan), poling decision (keputusan kebijakan), policy statement (pernyataan kebijakan), policy outputs (keluaran kebijakan), dan policy outcomes (hasil akhir kebijakan).
Jawaban atas pertanyaan, mengapa kebijakan pemerintah perlu dipelajari, tulisan dari Anderson (1978), dan Dye (1978) memberikan jawaban alasan mempelajari kebijakan pemerintah ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu: alasan ilmiah (scientific reason), alasan profesional (profesional reason), dan alasan politis (political reason).
DAFTAR PUSTAKA
Amir Santoso. (1986). Public Policy Implementation: Rice Policy at the Regional Level in Indonesia, 1970-1984, Ph.D Thesis, Australia: The Australian National University, Canberra.
Anderson James E. (1979). Public Policy Making, New York: Holt, Rinehart and Winston.
Dror, Yehezkel. (1964). Muddling Through – Science or Inertia, Public Administration Review.
------------, (1971). Design for Policy Sciences, New York: Elseiver.
------------, (1968). Public Policymaking Reexamined, San Francisco: Chandler.
Dye, Thomas R. (1978). Understanding Public Policy, Prentice Hall, N.J: Englewood Cliffs.
Easton, David A. (1965). Framework for Political Analysis, Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall.
-------------, (1965). A System Analysis of Political Life, New York: Wiley.
-------------, (1953). The Political System, New York: Knopf.
Edwards, George C., III dan Sharkansky, Ira. (1978). The Policy Predicament, San Francisco: W.H. Freeman.
Jenkins, W.I., (1978). Policy Analysis, Oxford, Martin Robertson.
Jones, Charles O. (1970). An Introduction to the Study of Public Policy, Wadsworth, Belomont, CA.
Lerner, Daniel dan Laswell, Harold D., edisi. (1951). The Policy Sciences, Stanford, Calif: Stanford University Press.
-------------, (1958). The Policy Making Process, Englewood Cliffs, New York: Prentice Hall.
Simmons, R.H dan Drovin, E.P. (1977). Public Administration: Values Policy and Change, New York: Alfred Publishing Co., Inc.
Sharkansky, Ira, (1975). Public Administration, Policy Making in Government Agencies, Chicago, Rand McNally College Publishing Coy.
Udoji, Chief J.O. (1981). The African Public Servant as a Public Maker, Public Policy in Africa, Africa Association for Public Administration and Management, Addis Abeba.
Todaro, Michael P. (1974). Economic Development in the Third World, New York: Logman.
MODUL 2: TEORI DAN MODEL KEBIJAKAN
Kegiatan Belajar 1 :
Teori Kelembagaan (Institutionalism Theory)
Dalam menganalisa kebijakan pemerintah dapat digunakan teori-teori kebijakan. Teori kelembagaan memandang kebijakan sebagai aktivitas kelembagaan di mana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik. Lain halnya dengan teori kelompok yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu. Kebijakan pemerintah dapat juga dipandang sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah, demikian pandangan teori elit. Sedang teori rasional memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap. Teori inkremental, kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan masa lampau atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara bertahap. Teori permainan memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam situasi-situasi yang saling bersaing. Sistem politik turut mewarnai kebijakan pemerintah, demikian pandangan teori sistem. Menurut teori sistem, lingkungan dipandang sebagai input dari sistem politik, sedangkan public policy dipandang sebagai output dari sistem politik. Teori kebijakan yang lain adalah teori campuran yang merupakan gabungan model rasional komprehensif dan inkremental.
Hubungan kewenangan politik, administrasi dan kepentingan umum dapat dianalisa dengan menggunakan kisi-kisi perumusan kebijakan. Dengan menggunakan kisi-kisi tersebut dapat diperoleh 5 gaya kebijakan, yaitu survival style, rasionalist style, reactive style, prescriptive style, dan proacvtive style.
Hubungan kewenangan politik, administrasi dan kepentingan umum dapat dianalisa dengan menggunakan kisi-kisi perumusan kebijakan. Dengan menggunakan kisi-kisi tersebut dapat diperoleh 5 gaya kebijakan, yaitu survival style, rasionalist style, reactive style, prescriptive style, dan proacvtive style.
Kegiatan Belajar 2 :
Model tentang Fungsi Kesejahteraan Sosial
Pilihan pengambilan keputusan yang akan diambil dalam rangka melaksanakan fungsi kesejahteraan sosial dapat dianalisa dengan menggunakan beberapa model yaitu:
1. Kurva sama-pilih
2. Angka Marjinal Subsititusi
3. Manfaat
4. Diagram kotak dari Edworth
5. Pertukaran
6. Produksi
7. Kurva Transformasi Produksi
8. Produksi dan Pertukaran
9. Kurva kemungkinan Manfaat dan Fungsi Kesejahteraan Sosial.
Penggunaan model tersebut tergantung pada titik berat permasalahan yang dihadapi.
1. Kurva sama-pilih
2. Angka Marjinal Subsititusi
3. Manfaat
4. Diagram kotak dari Edworth
5. Pertukaran
6. Produksi
7. Kurva Transformasi Produksi
8. Produksi dan Pertukaran
9. Kurva kemungkinan Manfaat dan Fungsi Kesejahteraan Sosial.
Penggunaan model tersebut tergantung pada titik berat permasalahan yang dihadapi.
DAFTAR PUSTAKA
Anderson, James E. (1979). Public Policy Making, New York: Holt, Rinehart and Winston.
Barber, M.P. (1974). Public Administration, London: Mc Donald and Evans Ltd.
Caiden, G.E., (1971). The Dinamics of Public Administration, New York: Holt, Renehart and Winston, Inc.
Dror, Yehezkel. (1968). Public Policy Making Reexamined, San Fransisco; Chandler.
__________, (1971). Design for Policy Sciences, New York: Elseiver.
__________, (1964). Muddling Through - Science or Inertia, Public Administration Review.
Drovin, E.P. dan Simmons, R.H. (1972). From Amoral to Humane Bureaucracy, San Francisco: Canfield Press.
Dunn, William N. (1987). Public Policy Analysis: An Introduction, London: Prentice-Hall International, Inc.
Dye, Thomas R., (1978). Understanding Public Policy, Prentice Hall, Cliffs, Englewood, N.J.
Easton, David, A. (1965). Framework for Political Analysis, Englewood Cliffts, N.J.,: Prentice-Hall.
__________, (1965). A System Analysis of Political Life, New York: Wiley.
Easton, David, A. (1953). The Political System, New York: Knopf, 1953
Eugene Bardach. (1977). The Implementation Games, Cambridge: M.I.T. Press.
Soewargono. (1996). Model-model Public Policy, IIP Jakarta Press.
MODUL 3: TEORI-TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Kegiatan Belajar 1 :
Definisi Pembuatan Kebijakan
Pembuatan kebijakan pemerintah adalah keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisian masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, pengaliran tuntutan-tuntutan tersebut ke dalam sistem politik, pengupayaan pemberian solusi-solusi, pengesahan dan implementasi, monitoring dan umpan balik.
Ada tiga teori pengambilan keputusan yang dianggap paling sering dibicarakan dalam pelbagai keputusan kebijakan pemerintah yaitu Teori rasional komprehensif, teori inkremental dan teori pengamatan Terpadu.
Adapun kriteria pengambilan keputusan ada lima kategori yaitu: nilai-nilai politik, nilai-nilai organisasi, nilai-nilai pribadi, nilai-nilai kebijakan dan nilai-nilai ideologis.
Ada tiga teori pengambilan keputusan yang dianggap paling sering dibicarakan dalam pelbagai keputusan kebijakan pemerintah yaitu Teori rasional komprehensif, teori inkremental dan teori pengamatan Terpadu.
Adapun kriteria pengambilan keputusan ada lima kategori yaitu: nilai-nilai politik, nilai-nilai organisasi, nilai-nilai pribadi, nilai-nilai kebijakan dan nilai-nilai ideologis.
Kegiatan Belajar 2 :
Aktor-aktor yang Berperan dalam Proses Kebijakan dan Penyusunan Hierarki Masalah
Aktor-aktor yang berperan dalam proses kebijakan adalah:
a. golongan rasionalis;
b. golongan teknisi;
c. golongan inkrementalis;
d. golongan reformis.
Untuk memecahkan masalah kebijakan pemerintah yang sangat kompleks dapat ditempuh dengan cara penyusunan secara hierarki dari unsur-unsur kompleks kebijakan yang bersangkutan.
DAFTAR PUSTAKA
Eulau, H., and Prewitt, K., (1973). Labyarinths of Democracy, Bobbs-Merril, Indianapolis.
Etzioni, Amitai, (1967). Mixed Scanning: A Third Approach to Deci¬sion Making, Public Administration Review, December.
Jenkins, W.I., (1978). Policy Analysis, Oxford, Martin Robertson.
Jones, Charles O., (1970). An Introduction to the Study of Public Policy, Wadsworh, Belmont, CA.
Lindblom, C.E., (1968). The Policy Making Process, Englewood Cliffs, N.J, Prentice Hall.
Milne, R.S., (1972). Decision Making in Developing Countries, Journal of Comparative Administration, vol.3, no 4, February.
Pressman, J.,and Wildavsky., (1973). A Implementation, University of California Press, Berkely, 1979.
Udoji, Chief J.O., (1981). The African Public Servant as a Public Policy Maker, Public Policy in Africa, Africa Association for Public Administra¬tion and Management, Addis Abeba.
Thomas L. Saaty., (1989). Decision Making for Leader, New York: Holt, Rinehart and Winston.
Richard Zeckhauser (ed.) (1987). A Primer for Policy Analysis, John Hopkins University Press, Baltimore.
Stuart S. Nagel., (1985). Encyclopedia of Policy Studies, New York: Harper & Row, Publishers.
MODUL 4: PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Aktor-aktor yang Berperan dalam Proses Kebijakan dan Penyusunan Hierarki Masalah
Aktor-aktor yang berperan dalam proses kebijakan adalah:
a. golongan rasionalis;
b. golongan teknisi;
c. golongan inkrementalis;
d. golongan reformis.
Untuk memecahkan masalah kebijakan pemerintah yang sangat kompleks dapat ditempuh dengan cara penyusunan secara hierarki dari unsur-unsur kompleks kebijakan yang bersangkutan.
DAFTAR PUSTAKA
Eulau, H., and Prewitt, K., (1973). Labyarinths of Democracy, Bobbs-Merril, Indianapolis.
Etzioni, Amitai, (1967). Mixed Scanning: A Third Approach to Deci¬sion Making, Public Administration Review, December.
Jenkins, W.I., (1978). Policy Analysis, Oxford, Martin Robertson.
Jones, Charles O., (1970). An Introduction to the Study of Public Policy, Wadsworh, Belmont, CA.
Lindblom, C.E., (1968). The Policy Making Process, Englewood Cliffs, N.J, Prentice Hall.
Milne, R.S., (1972). Decision Making in Developing Countries, Journal of Comparative Administration, vol.3, no 4, February.
Pressman, J.,and Wildavsky., (1973). A Implementation, University of California Press, Berkely, 1979.
Udoji, Chief J.O., (1981). The African Public Servant as a Public Policy Maker, Public Policy in Africa, Africa Association for Public Administra¬tion and Management, Addis Abeba.
Thomas L. Saaty., (1989). Decision Making for Leader, New York: Holt, Rinehart and Winston.
Richard Zeckhauser (ed.) (1987). A Primer for Policy Analysis, John Hopkins University Press, Baltimore.
Stuart S. Nagel., (1985). Encyclopedia of Policy Studies, New York: Harper & Row, Publishers.
MODUL 4: PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kegiatan Belajar 1 :
Perumusan Usulan Kebijakan Pemerintah
Perumusan usulan kebijakan pemerintah dimulai dari perumusan masalah secara tepat. Sering kali para pembuat kebijakan, karena kapasitasnya terbatas tidak mampu menemukan masalah-masalah dengan baik. Kesalahan di dalam melihat dan mengidentifikasi masalah akan berakibat pada perumusan masalahnya, yang tentu akan berakibat panjang pada fase-fase berikutnya.
Jumlah masalah yang ada di masyarakat begitu banyak dan tidak ada habis-habisnya. Dari sekian banyak masalah hanya sedikit saja yang memperoleh perhatian yang seksama dari pembuat kebijakan, yang tercermin pada agenda pemerintah. Sedangkan langkah selanjutnya adalah memproses usulan-usulan kebijakan pemerintah (policy proposals). Perumusan usulan kebijakan tersebut meliputi kegiatan mengidentifikasikan alternatif, mendefinisikannya dan menemukan alternatif.
Kegiatan Belajar 2 :
Jumlah masalah yang ada di masyarakat begitu banyak dan tidak ada habis-habisnya. Dari sekian banyak masalah hanya sedikit saja yang memperoleh perhatian yang seksama dari pembuat kebijakan, yang tercermin pada agenda pemerintah. Sedangkan langkah selanjutnya adalah memproses usulan-usulan kebijakan pemerintah (policy proposals). Perumusan usulan kebijakan tersebut meliputi kegiatan mengidentifikasikan alternatif, mendefinisikannya dan menemukan alternatif.
Kegiatan Belajar 2 :
Pengesahan Kebijakan Pemerintah
Proses pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan proses pengesahan kebijakan. Kedua-duanya memiliki hubungan yang sangat erat sekali sehingga tidak mungkin dipisahkan. Sekali suatu usulan kebijakan diberikan legitimasi oleh seseorang atau badan yang berwenang, maka usulan kebijakan itu berubah menjadi keputusan kebijakan yang sah (legitimate) dalam arti dapat dipaksakan pelaksanaannya dan bersifat mengikat. Bentuk kebijakan pemerintah dapat saja berbeda-beda tergantung pada penekanannya. Bentuk kebijakan tersebut telah dibuat tipologi umum untuk memudahkan ketegorisasinya.
Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mau melaksanakan kebijakan pemerintah antara lain karena adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah, adanya kepentingan pribadi dan adanya hukuman tertentu bila tidak melaksanakan kebijakan. Selain faktor tersebut di atas masih ada faktor mengapa orang tidak mematuhi atau tidak mau melaksanakan kebijakan pemerintah, antara lain karena bertentangan dengan sistem nilai masyarakat dan ketidakpastian hukum.
DAFTAR PUSTAKA
Barber, MP., (1974). Public Administration, London: Mac Donald and Evans Ltd.
Caiden, G.E., (1971). The Dynamics of Public Administration, New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
Dror, Yehezkel. (1968). Public Policymaking Reexamined, San Francisco: Chandler.
Dye, Thomas R., (1978). Understanding Public Policy, Prentice Hall, Cliffs, Englewood, N.J.
Sharkansky, Ira, (1975). Public Administration, Policy Making in Government Agencies, Chicago, Rand McNally College Publishing Coy.
MODUL 5 : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mau melaksanakan kebijakan pemerintah antara lain karena adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah, adanya kepentingan pribadi dan adanya hukuman tertentu bila tidak melaksanakan kebijakan. Selain faktor tersebut di atas masih ada faktor mengapa orang tidak mematuhi atau tidak mau melaksanakan kebijakan pemerintah, antara lain karena bertentangan dengan sistem nilai masyarakat dan ketidakpastian hukum.
DAFTAR PUSTAKA
Barber, MP., (1974). Public Administration, London: Mac Donald and Evans Ltd.
Caiden, G.E., (1971). The Dynamics of Public Administration, New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
Dror, Yehezkel. (1968). Public Policymaking Reexamined, San Francisco: Chandler.
Dye, Thomas R., (1978). Understanding Public Policy, Prentice Hall, Cliffs, Englewood, N.J.
Sharkansky, Ira, (1975). Public Administration, Policy Making in Government Agencies, Chicago, Rand McNally College Publishing Coy.
MODUL 5 : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kegiatan Belajar 1 :
Mengapa Implementasi Kebijakan Perlu Dipelajari?
Implementasi kebijakan adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, sebab proses implementasi kebijakan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perumusan kebijakan.
Akan tetapi sering terjadi implementation gap dalam pelaksanaan suatu kebijakan, di mana implementation gap merupakan kondisi adanya suatu perbedaan suatu perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan hasil atau kenyataan yang dicapai.
Proses implementasi suatu kebijakan dapat di analisa dari 3 (tiga) sudut pandang:
1. Pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (the center), di mana dari sudut pandang ini, melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga-lembaga di tingkat pusat untuk mendapatkan kepatuhan dari lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat di bawahnya/daerah atau untuk mengubah perilaku masyarakat/ kelompok sasaran.
2. Pejabat-pejabat di lapangan (the periphery) yaitu melihat tindakan para pejabat dan instansi-instansi di lapangan untuk menanggulangi gangguan-gangguan yang terjadi di wilayah keranya.
3. Kelompok sasaran (target group) yaitu memusatkan perhatian pada efektivitas dan efisiensi pelayanan atau Jawa yang diberikan pemerintah telah mengubah pola hidupnya.
Pengertian implementasi kebijakan yaitu:
1. menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan berdampak terhadap sesuatu (kamus webster)
2. tindakah-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat/kelompok-kelompok pemerintah atau swasta demi tercapainya tujuan yang digariskan dalam kebijakan (Pressman dan Wildavsky).
3. Kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan pemerintah, baik usaha administrasi atau untuk menimbulkan dampak pada masyarakat/ kejadian (Mazmanian dan Sabatier).
Proses implementasi kebijakan menyangkut perilaku badan-badan administrasi yang kompeten terhadap suatu program serta tanggung jawabnya pada program; dan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, juga sosial yang mempengaruhi perilaku pihak-pihak yang terlibat sehingga berdampak sesuai harapan ataupun tidak sesuai harapan.
Kegiatan Belajar 2 :
Akan tetapi sering terjadi implementation gap dalam pelaksanaan suatu kebijakan, di mana implementation gap merupakan kondisi adanya suatu perbedaan suatu perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan hasil atau kenyataan yang dicapai.
Proses implementasi suatu kebijakan dapat di analisa dari 3 (tiga) sudut pandang:
1. Pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (the center), di mana dari sudut pandang ini, melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga-lembaga di tingkat pusat untuk mendapatkan kepatuhan dari lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat di bawahnya/daerah atau untuk mengubah perilaku masyarakat/ kelompok sasaran.
2. Pejabat-pejabat di lapangan (the periphery) yaitu melihat tindakan para pejabat dan instansi-instansi di lapangan untuk menanggulangi gangguan-gangguan yang terjadi di wilayah keranya.
3. Kelompok sasaran (target group) yaitu memusatkan perhatian pada efektivitas dan efisiensi pelayanan atau Jawa yang diberikan pemerintah telah mengubah pola hidupnya.
Pengertian implementasi kebijakan yaitu:
1. menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan berdampak terhadap sesuatu (kamus webster)
2. tindakah-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat/kelompok-kelompok pemerintah atau swasta demi tercapainya tujuan yang digariskan dalam kebijakan (Pressman dan Wildavsky).
3. Kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan pemerintah, baik usaha administrasi atau untuk menimbulkan dampak pada masyarakat/ kejadian (Mazmanian dan Sabatier).
Proses implementasi kebijakan menyangkut perilaku badan-badan administrasi yang kompeten terhadap suatu program serta tanggung jawabnya pada program; dan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, juga sosial yang mempengaruhi perilaku pihak-pihak yang terlibat sehingga berdampak sesuai harapan ataupun tidak sesuai harapan.
Kegiatan Belajar 2 :
Model-model Implementasi Kebijakan Pemerintah
Model implementasi kebijakan pemerintah digunakan untuk menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang menjadi fokus analisis.
Model-model implementasi kebijakan pemerintah itu, antara lain:
1. Model "The top down approach" menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A, Gunn, yaitu implementasi kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dapat sempurna, dengan persyaratan:
a. Kondisi eksternal yang dihadapi Badan Pelaksana tidak akan menimbulkan kendala serius.
b. tersedianya waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai untuk melaksanakan program.
c. perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
d. kebijakan yang akan di implementasikan disadari oleh suatu hubungan kausalitas yang ada.
e. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
f. hubungan saling ketergantungan harus kecil.
g. pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
h. tugas-tugas diperinci dalam urutan yang tepat
i. komunikasi dan koordinasi yang tepat.
j. pihak-pihak yang berwenang dapat menentukan dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
2. Model Proses Implementasi kebijakan, menurut Van Meter dan Van Horn, yaitu perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang bersangkutan.
Implementasi akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, dan kesepakatan terhadap tujuan, terutama yang terlibat di lapangan relatif tinggi. Sehingga perlu tipologi kebijakan yang dibedakan berdasarkan:
a. jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan;
b. jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan di antara pihak-pihak yang terlibat.
3. Model Kerangka Analisis Implementasi, menurut D. Mazmanian dan P.A. Sabatier, yaitu nilai penting analisis implementasi kebijakan pemerintah adalah untuk mengidentifikasikan variabel-variabel itu terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu:
a. mudah tidaknya masalah ( yang akan dipecahkan) dikendalikan;
b. kemampuan keputusan untuk menstrukturkan proses implementasi secara tepat;
c. pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.
Model-model implementasi kebijakan pemerintah itu, antara lain:
1. Model "The top down approach" menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A, Gunn, yaitu implementasi kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dapat sempurna, dengan persyaratan:
a. Kondisi eksternal yang dihadapi Badan Pelaksana tidak akan menimbulkan kendala serius.
b. tersedianya waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai untuk melaksanakan program.
c. perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
d. kebijakan yang akan di implementasikan disadari oleh suatu hubungan kausalitas yang ada.
e. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
f. hubungan saling ketergantungan harus kecil.
g. pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
h. tugas-tugas diperinci dalam urutan yang tepat
i. komunikasi dan koordinasi yang tepat.
j. pihak-pihak yang berwenang dapat menentukan dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
2. Model Proses Implementasi kebijakan, menurut Van Meter dan Van Horn, yaitu perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang bersangkutan.
Implementasi akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, dan kesepakatan terhadap tujuan, terutama yang terlibat di lapangan relatif tinggi. Sehingga perlu tipologi kebijakan yang dibedakan berdasarkan:
a. jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan;
b. jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan di antara pihak-pihak yang terlibat.
3. Model Kerangka Analisis Implementasi, menurut D. Mazmanian dan P.A. Sabatier, yaitu nilai penting analisis implementasi kebijakan pemerintah adalah untuk mengidentifikasikan variabel-variabel itu terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu:
a. mudah tidaknya masalah ( yang akan dipecahkan) dikendalikan;
b. kemampuan keputusan untuk menstrukturkan proses implementasi secara tepat;
c. pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Dunsire, Andrew. (1978). Implementation in Bureaucracy, Martin Robertson, Oxford.
________, (1980). Implementation Theory, Block 3, Implementa¬tion, Evaluation and Change, Open University.
Grindle, M., (ed) (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World, Princeton University Press.
Hogwood, Brian W., and Gunn, Lewis A. (1986). Policy Analysis for the Real World, Oxford: University Press.
Jones, Charles O. (1970). An Introduction to the Study of Public Policy, Wadsworth, Belmont, CA.
Mazmanian, Daniel, and Sabatier, Paul (eds). (1981). Effective Policy Implementation, Lexington, Mass., D.c., Heath.
Majone, G., and Wildavsky A., (1978). Implementation as Evaluation, in Policy Studies Review Annual, H. Freeman (ed), Sage, Beverly Hills, CA.
Pressman, J., and Wildavsky, (1979). A Implementation, University of California Press, Berkely.
Udoji, Chief J.O. (1981). The African Public Servant as a Public Maker, Public Policy in Africa, African Association for Public Administration and Management, Addis Abeba.
Van Meter, D.S., and Van Horn, C.E. (1978). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, Administration and Society.
MODUL 6: MASALAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
________, (1980). Implementation Theory, Block 3, Implementa¬tion, Evaluation and Change, Open University.
Grindle, M., (ed) (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World, Princeton University Press.
Hogwood, Brian W., and Gunn, Lewis A. (1986). Policy Analysis for the Real World, Oxford: University Press.
Jones, Charles O. (1970). An Introduction to the Study of Public Policy, Wadsworth, Belmont, CA.
Mazmanian, Daniel, and Sabatier, Paul (eds). (1981). Effective Policy Implementation, Lexington, Mass., D.c., Heath.
Majone, G., and Wildavsky A., (1978). Implementation as Evaluation, in Policy Studies Review Annual, H. Freeman (ed), Sage, Beverly Hills, CA.
Pressman, J., and Wildavsky, (1979). A Implementation, University of California Press, Berkely.
Udoji, Chief J.O. (1981). The African Public Servant as a Public Maker, Public Policy in Africa, African Association for Public Administration and Management, Addis Abeba.
Van Meter, D.S., and Van Horn, C.E. (1978). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, Administration and Society.
MODUL 6: MASALAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Kegiatan Belajar 1 :
Mudah atau tidaknya Masalah Dikendalikan
Pengendali masalah-masalah publik adalah kebijakan-kebijakan pemerintah. Masalah-masalah publik ada yang mudah dikendalikan, dan ada yang sulit dikendalikan. Tingkat kesulitan masalah-masalah publik ditentukan oleh variasi perilaku, kuantitas kelompok sasaran dan besaran perubahan perilaku yang dikehendaki.
Persyaratan teknis yang mempengaruhi pencapaian tujuan suatu program yaitu: (1) kemampuan untuk mengembangkan pengukur prestasi kerja; (2) pemahaman prinsip hubungan kausal (sebab akibat) yang mempengaruhi masalah; (3) perkembangan teknologi.
Hambatan-hambatan terhadap keberhasilan pelaksanaan pencapaian tujuan sesuai undang-undang dalam kaitan dengan ketersediaan teknologi, yaitu: (1) terbatasnya dana; (2) kemampuan untuk menyediakan teknologi yang relevan dengan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.
Permasalahan sosial dapat dikendalikan, dengan syarat:
1. Tersedianya teori yang dapat menjelaskan hubungan antara perubahan perilaku yang dikehendaki dengan pemecahan masalah, teknologi dan efisiensi biaya tindakan pemecahan masalah.
2. Kecilnya variasi perilaku penyebab masalah.
3. Jumlah kelompok sasaran hanya sebagian kecil dari totalitas penduduk suatu wilayah.
4. Ukuran tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku (yang dikehendaki) adalah sedang.
Masalah utama dari implementasi kebijakan adalah sulitnya koordinasi untuk memadukan hierarki antar instansi, menurut Pressman, Wildavsky Bardach, Elmore dan Berman. Maka manfaat keberadaan undang-undang yaitu: (1) mempengaruhi kejelasan dan konsistensi tujuan; (2) memperkecil jumlah titik-titik veto sebagai imbalan kebutuhan kelompok-kelompok sasaran; (3) formulasi aturan-aturan pembuatan keputusan dari badan-badan pelaksana.
Kelompok aktor di luar badan-badan pelaksana kebijakan yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:
1. calon penerima manfaat yaitu kelompok sasaran program;
2. badan legislatif, eksekutif dan yudikatif yang menjadi atasan dari badan pelaksana kebijakan.
Kemungkinan¬-kemungkinan yang mempengaruhi efektivitas dukungan politik (dalam rangka usaha pencapaian tujuan suatu kebijakan) yaitu:
1. Perbedaan kondisi sosio-ekonomi, yang mempengaruhi persepsi nilai penting/manfaatnya suatu masalah diatasi oleh undang-undang.
2. Sulitnya mencapai keberhasilan suatu implementasi akibat perbedaan kondisi ekonos setempat dan tingkat keseriusan masalah yang sedang dihadapi.
3. Hubungan antara sumber-sumber kelompok sasaran dan dukungan kelompok yang berposisi strategis dalam sektor ekonomi, terhadap peraturan yang bersangkutan.
Adapun rakyat akan mempengaruhi proses implementasi melalui:
1. pendapat umum dan media massa;
2. opini masyarakat terhadap wakil¬-wakilnya di badan legislatif (bagi negara bersistem distrik dalam pemilunya);
3. pemungutan pendapat umum oleh para administrator untuk mendukung kebijakan.
Pada situasi yang relatif demokratis, cara-cara interaksi kelompok masyarakat dengan variabel-variabel lain, yaitu:
1. sistem keanggotaan sesuai status sosial ekonomi;
2. komentar langsung dari kelompok masyarakat;
3. partisipasi tidak langsung.
Persyaratan teknis yang mempengaruhi pencapaian tujuan suatu program yaitu: (1) kemampuan untuk mengembangkan pengukur prestasi kerja; (2) pemahaman prinsip hubungan kausal (sebab akibat) yang mempengaruhi masalah; (3) perkembangan teknologi.
Hambatan-hambatan terhadap keberhasilan pelaksanaan pencapaian tujuan sesuai undang-undang dalam kaitan dengan ketersediaan teknologi, yaitu: (1) terbatasnya dana; (2) kemampuan untuk menyediakan teknologi yang relevan dengan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.
Permasalahan sosial dapat dikendalikan, dengan syarat:
1. Tersedianya teori yang dapat menjelaskan hubungan antara perubahan perilaku yang dikehendaki dengan pemecahan masalah, teknologi dan efisiensi biaya tindakan pemecahan masalah.
2. Kecilnya variasi perilaku penyebab masalah.
3. Jumlah kelompok sasaran hanya sebagian kecil dari totalitas penduduk suatu wilayah.
4. Ukuran tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku (yang dikehendaki) adalah sedang.
Masalah utama dari implementasi kebijakan adalah sulitnya koordinasi untuk memadukan hierarki antar instansi, menurut Pressman, Wildavsky Bardach, Elmore dan Berman. Maka manfaat keberadaan undang-undang yaitu: (1) mempengaruhi kejelasan dan konsistensi tujuan; (2) memperkecil jumlah titik-titik veto sebagai imbalan kebutuhan kelompok-kelompok sasaran; (3) formulasi aturan-aturan pembuatan keputusan dari badan-badan pelaksana.
Kelompok aktor di luar badan-badan pelaksana kebijakan yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:
1. calon penerima manfaat yaitu kelompok sasaran program;
2. badan legislatif, eksekutif dan yudikatif yang menjadi atasan dari badan pelaksana kebijakan.
Kemungkinan¬-kemungkinan yang mempengaruhi efektivitas dukungan politik (dalam rangka usaha pencapaian tujuan suatu kebijakan) yaitu:
1. Perbedaan kondisi sosio-ekonomi, yang mempengaruhi persepsi nilai penting/manfaatnya suatu masalah diatasi oleh undang-undang.
2. Sulitnya mencapai keberhasilan suatu implementasi akibat perbedaan kondisi ekonos setempat dan tingkat keseriusan masalah yang sedang dihadapi.
3. Hubungan antara sumber-sumber kelompok sasaran dan dukungan kelompok yang berposisi strategis dalam sektor ekonomi, terhadap peraturan yang bersangkutan.
Adapun rakyat akan mempengaruhi proses implementasi melalui:
1. pendapat umum dan media massa;
2. opini masyarakat terhadap wakil¬-wakilnya di badan legislatif (bagi negara bersistem distrik dalam pemilunya);
3. pemungutan pendapat umum oleh para administrator untuk mendukung kebijakan.
Pada situasi yang relatif demokratis, cara-cara interaksi kelompok masyarakat dengan variabel-variabel lain, yaitu:
1. sistem keanggotaan sesuai status sosial ekonomi;
2. komentar langsung dari kelompok masyarakat;
3. partisipasi tidak langsung.
Kegiatan Belajar 2 :
Dukungan dari Badan-badan/Lembaga-lembaga Atasan yang Berwenang
Dukungan lembaga¬-lembaga atas yang berwenang terhadap tujuan dilakukan melalui:
1. jumlah dan arah pengawasan;
2. penyediaan sumber¬-sumber keuangan;
3. kompleksitas tugas¬-tugas baru yang saling bertentangan.
Upaya pejabat pelaksana mewujudkan tujuan undang-undang tergantung pada 2 faktor yaitu:
1. skala prioritas pejabat terhadap arah¬ tujuan undang-undang;
2. kemampuan kepemimpinan politis dan manajerial.
Adapun tahap¬-tahap dalam proses implementasi kebijakan yaitu:
1. output¬-output dari badan pelaksana,
2. kepatuhan kelompok sasaran terhadap output tersebut,
3. dampak nyata keputusan¬-keputusan badan pelaksana,
4. persepsi terhadap dampak keputusan tersebut,
5. evaluasi sistem politik terhadap undang-undang.
Pendekatan-pendekatan implementasi antara lain, yaitu:
1. pendekatan-pendekatan struktural;
2. pendekatan-pendekatan prosedural dan manajerial;
3. pendekatan-pendekatan keperilakuan;
4. pendekatan-pendekatan politik.
DAFTAR PUSTAKA
Bardach, E. (1977). The Implementation Game. Cambridge: MIT Press.
Dunsire, Andrew. (1978). Implementation in Bureaucracy. Oxford: Martin Robertson.
________, (1980). Implementation Theory, Block 3, Implementation, Evaluation and Change, Open University.
Grindle, M., (ed). (1968). Politics and Policy Implementation in the Third World, Princeton University Press.
Mazmanian, Daniel and Sabatier, Paul (eds). (1981). Effective Policy Implementation. Lexington: Mass, D.c., Heath.
Majone, G., and Wildavsky A., H. Freeman (ed). (1978). Implementation as Evaluation, in Policy Studies Review Annual, Sage, Beverly Hills, CA.
Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. (1978). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, Administration and Society.
Williams, W., and Elmore, R.F. (1976). Social Program Implementation Academic. New York.
MODUL 7: PENDIDIKAN DAN MASALAH PEMBANGUNAN DALAM KEBIJAKAN
Dukungan dari Badan-badan/Lembaga-lembaga Atasan yang Berwenang
Dukungan lembaga¬-lembaga atas yang berwenang terhadap tujuan dilakukan melalui:
1. jumlah dan arah pengawasan;
2. penyediaan sumber¬-sumber keuangan;
3. kompleksitas tugas¬-tugas baru yang saling bertentangan.
Upaya pejabat pelaksana mewujudkan tujuan undang-undang tergantung pada 2 faktor yaitu:
1. skala prioritas pejabat terhadap arah¬ tujuan undang-undang;
2. kemampuan kepemimpinan politis dan manajerial.
Adapun tahap¬-tahap dalam proses implementasi kebijakan yaitu:
1. output¬-output dari badan pelaksana,
2. kepatuhan kelompok sasaran terhadap output tersebut,
3. dampak nyata keputusan¬-keputusan badan pelaksana,
4. persepsi terhadap dampak keputusan tersebut,
5. evaluasi sistem politik terhadap undang-undang.
Pendekatan-pendekatan implementasi antara lain, yaitu:
1. pendekatan-pendekatan struktural;
2. pendekatan-pendekatan prosedural dan manajerial;
3. pendekatan-pendekatan keperilakuan;
4. pendekatan-pendekatan politik.
DAFTAR PUSTAKA
Bardach, E. (1977). The Implementation Game. Cambridge: MIT Press.
Dunsire, Andrew. (1978). Implementation in Bureaucracy. Oxford: Martin Robertson.
________, (1980). Implementation Theory, Block 3, Implementation, Evaluation and Change, Open University.
Grindle, M., (ed). (1968). Politics and Policy Implementation in the Third World, Princeton University Press.
Mazmanian, Daniel and Sabatier, Paul (eds). (1981). Effective Policy Implementation. Lexington: Mass, D.c., Heath.
Majone, G., and Wildavsky A., H. Freeman (ed). (1978). Implementation as Evaluation, in Policy Studies Review Annual, Sage, Beverly Hills, CA.
Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. (1978). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, Administration and Society.
Williams, W., and Elmore, R.F. (1976). Social Program Implementation Academic. New York.
MODUL 7: PENDIDIKAN DAN MASALAH PEMBANGUNAN DALAM KEBIJAKAN
Kegiatan Belajar 1 :
Pendidikan Masyarakat
Kebijakan pemerintah mengenai pendidikan terutama di negara-negara sedang berkembang banyak menghadapi masalah, antara lain ledakan kuantitatif yang besar sekali di dalam permintaan terhadap sekolah. Tingginya permintaan pengadaan sekolah tersebut terkait dengan struktur ketenagakerjaan, sehingga orientasi kurikulum lebih dititikberatkan pada penyiapan pekerjaan kantor. Berdasarkan observasi umum terdapat komponen spesifik mengenai persoalan pembangunan di bidang pendidikan, yaitu pertumbuhan ekonomi, ketidakadilan dan kemiskinan, kependudukan dan fertilitas, pengangguran, pembangunan pedesaan, serta migrasi antar bangsa.
Kegiatan Belajar 2 :Pendidikan dan Pembangunan Pedesaan
Prioritas pembangunan negara-negara dunia ketiga saat ini perlu ditekankan pada bidang sosial dan ekonomi di pedesaan. Sasaran pembangunan desa dalam kerangka lebih luas antara lain meliputi penciptaan lapangan pekerjaan dalam mengerjakan tanah-tanah yang subur, pemerataan pendapatan desa, penyebaran pelayanan kesehatan, nutrisi dan perumahan serta perluasan memperoleh pendidikan formal dan informal bagi seluruh lapisan masyarakat.
Saat ini sistem pendidikan negara-negara dunia ketiga kurang sesuai dengan pandangan masa depan tentang arti pembangunan pedesaan, karena terlalu berorientasi pada metode pengajaran di negara-negara maju, sehingga sulit diaplikasikan untuk pembangunan negara-negara dunia ketiga.
Untuk memilih kebijakan pendidikan, negara-negara dunia ketiga dihadapkan pada dua alternatif pokok. Alternatif pertama memperbanyak kuantitas pendidikan formal dengan sedikit memodifikasi dalam mata pelajaran, metode pengajaran dan ujian-ujiannya, namun tetap mempertahankan struktur kelembagaan pasar tenaga kerja dan kebijakan pembiayaan pendidikan yang lama. Alternatif kedua melakukan reformasi sistem pendidikan negara bersangkutan secara menyeluruh dalam konteks strategi pembangunan nasional yang berorientasi kepada manusia.
Saat ini sistem pendidikan negara-negara dunia ketiga kurang sesuai dengan pandangan masa depan tentang arti pembangunan pedesaan, karena terlalu berorientasi pada metode pengajaran di negara-negara maju, sehingga sulit diaplikasikan untuk pembangunan negara-negara dunia ketiga.
Untuk memilih kebijakan pendidikan, negara-negara dunia ketiga dihadapkan pada dua alternatif pokok. Alternatif pertama memperbanyak kuantitas pendidikan formal dengan sedikit memodifikasi dalam mata pelajaran, metode pengajaran dan ujian-ujiannya, namun tetap mempertahankan struktur kelembagaan pasar tenaga kerja dan kebijakan pembiayaan pendidikan yang lama. Alternatif kedua melakukan reformasi sistem pendidikan negara bersangkutan secara menyeluruh dalam konteks strategi pembangunan nasional yang berorientasi kepada manusia.
DAFTAR PUSTAKA
Champion Ward F. ed. (1974). Education and Development Reconsidered. New York: Praeger.
Todaro, Michael P. (1977). Economics for a Developing World. New York: Logman.
________, (1983) Economic Development in The Third World. New York, Logman.
MODUL 8: AKSI, KONSEKUENSI, DAN EVALUASI
Kegiatan Belajar 1 :
Proses Kebijakan
Kebijakan dibuat untuk mengatur perilaku masyarakat. Kebijakan yang dibuat tersebut dapat bersifat distributif maupun redistributif.
Untuk mencapai tujuan kebijakan, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber daya dan pengelolaan sumber daya yang ada. Hasil yang diperoleh dari aksi kebijakan tersebut dapat berupa input kebijakan dan implementasi kebijakan.
Dalam proses implementasi tersebut birokrasi pemerintah mengimplementasikan kebijakan menjadi program. Selanjutnya agar lebih operasional lagi program dirumuskan sebagai proyek. Setelah diterjemahkan sebagai program dan proyek lalu diikuti dengan tindakan fisik, kebijakan menimbulkan konsekuensi yaitu hasil efek atau akibat.
Agar kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan atau tepat sasaran maka dilakukan evaluasi kebijakan. Di mana evaluasi kebijakan pada umumnya dilakukan untuk mengetahui empat aspek yaitu: proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan dan efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat dilakukan sebelum maupun sesudah kebijakan dilaksanakan. Evaluasi kebijakan mempunyai empat fungsi yaitu: ekspansi, kepatuhan, auditing dan akunting.
Kegiatan Belajar 2 :
Untuk mencapai tujuan kebijakan, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber daya dan pengelolaan sumber daya yang ada. Hasil yang diperoleh dari aksi kebijakan tersebut dapat berupa input kebijakan dan implementasi kebijakan.
Dalam proses implementasi tersebut birokrasi pemerintah mengimplementasikan kebijakan menjadi program. Selanjutnya agar lebih operasional lagi program dirumuskan sebagai proyek. Setelah diterjemahkan sebagai program dan proyek lalu diikuti dengan tindakan fisik, kebijakan menimbulkan konsekuensi yaitu hasil efek atau akibat.
Agar kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan atau tepat sasaran maka dilakukan evaluasi kebijakan. Di mana evaluasi kebijakan pada umumnya dilakukan untuk mengetahui empat aspek yaitu: proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan dan efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat dilakukan sebelum maupun sesudah kebijakan dilaksanakan. Evaluasi kebijakan mempunyai empat fungsi yaitu: ekspansi, kepatuhan, auditing dan akunting.
Kegiatan Belajar 2 :
Evaluasi Implementasi Kebijakan
Kebijakan pemerintah selalu mengandung paling tidak tiga komponen dasar yaitu: tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut (implementasi kebijakan).
Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan. Dengan demikian implementasi mulai berlangsung pada tahap penyusunan program.
Meter dan Horn merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tertentu.
Menurut Grindle; implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan meliputi: kepentingan yang dipengaruhi tipe manfaat, derajat perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber daya yang dilibatkan. Sedangkan konteks implementasi terdiri dari: (1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; (2) karakteristik lembaga dan penguasa; (3) kepatuhan dan daya tanggap.
Menurut Sabatier dan Mazmanian; implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel yaitu; (1) karakteristik masalah; (2) struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasikan kebijakan, dan (3) faktor-faktor di luar peraturan.
Setelah mengetahui kerangka pemikiran dari suatu studi implementasi, maka tugas evaluator berikutnya adalah mengetahui cara pengumpulan informasi/data melalui metode yang lazim yaitu: kuesioner, interview terbimbing maupun interview bebas dan mendalam dan analisis data sekunder.
Untuk melakukan evaluasi dampak kebijakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
a. peramalan (forecasting)
Peramalan merupakan sebuah tahap yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan. Ketidaktepatan peramalan dapat menjadikan kebijakan yang dibuat tidak efektif. Peramalan dapat dipandang sebagai suatu bentuk evaluasi pada tahap pra kebijakan.
b. Karakteristik Analisis Dampak Sosial (ADS); harus bersifat empiris, tidak bias, rasional, handal dan sahih (secara logika-empiris).
c. Langkah-langkah ADS:
1. Langkah 1 : mengembangkan file input ADS.
2. Langkah 2 : mendeskripsikan dampak sosial.
3. Langkah 3 : menentukan respon dari individu dan kelompok pedampak.
4. Langkah 4 : penyesuaian kebijakan.
5. Langkah 5 : kesimpulan dan rekomendasi.
d. Dimensi-dimensi dampak:
1. waktu;
2. selisih antara dampak aktual dan yang diharapkan;
3. tingkat agregasi dampak;
4. jenis dampak.
DAFTAR PUSTAKA
Casley. Dennis J. and Krishna Kumar. (1978). Project Monitoring and Evaluation in Agriculture, London: The John Hopkins Universi¬ty Press.
Convers. Diana. (1991). Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Dolbeare, Kenneth M.,ed. (1975). Public Policy Evaluation, London: Sage Publications.
Dunn, William N. (1981). Public Policy Analysis: An Introduction, London: Prentice¬-Hall Interantional, Inc.
Freeman, G.E. (1977). “The Present Status of Evaluation Research” in M. Guttentag and S. Saar (eds.), Evalua¬tion Studies Reriew Anual, vol.2, Beverly Hills CC: Sage Publications.
Grindle, Merilee S. (ed), (1980). Politics and Policy Implementation in The Third World, New Jersey: Princeton Univers¬ity Press.
Meter, Donald S. Van and Carl E. Van Horn. (1975). "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework" in Administration and Suciety, Beverly Hills: Sage Publication.
Pressman, Jeffrey L. and Aaron Wildavsky, eds. (1984). Implementation, Los Angeles: University of California Press.
Ripley, Randal B. (1985). Political Analysis is Political Sciences, Chicago: Nelson Hall Inc.
Rutman, Leonard. (1977). Evaluation Research Methods: A Basic Guide, London: Sage Publications.
Sabatier, Paul and Daniel Mazmanian, (1986). Top Down and Bottom Up Appraches to Implementation Research in Journal of Public Policy.
MODUL 9: ANALISIS KEBIJAKAN
Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan. Dengan demikian implementasi mulai berlangsung pada tahap penyusunan program.
Meter dan Horn merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tertentu.
Menurut Grindle; implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan meliputi: kepentingan yang dipengaruhi tipe manfaat, derajat perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber daya yang dilibatkan. Sedangkan konteks implementasi terdiri dari: (1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; (2) karakteristik lembaga dan penguasa; (3) kepatuhan dan daya tanggap.
Menurut Sabatier dan Mazmanian; implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel yaitu; (1) karakteristik masalah; (2) struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasikan kebijakan, dan (3) faktor-faktor di luar peraturan.
Setelah mengetahui kerangka pemikiran dari suatu studi implementasi, maka tugas evaluator berikutnya adalah mengetahui cara pengumpulan informasi/data melalui metode yang lazim yaitu: kuesioner, interview terbimbing maupun interview bebas dan mendalam dan analisis data sekunder.
Untuk melakukan evaluasi dampak kebijakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
a. peramalan (forecasting)
Peramalan merupakan sebuah tahap yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan. Ketidaktepatan peramalan dapat menjadikan kebijakan yang dibuat tidak efektif. Peramalan dapat dipandang sebagai suatu bentuk evaluasi pada tahap pra kebijakan.
b. Karakteristik Analisis Dampak Sosial (ADS); harus bersifat empiris, tidak bias, rasional, handal dan sahih (secara logika-empiris).
c. Langkah-langkah ADS:
1. Langkah 1 : mengembangkan file input ADS.
2. Langkah 2 : mendeskripsikan dampak sosial.
3. Langkah 3 : menentukan respon dari individu dan kelompok pedampak.
4. Langkah 4 : penyesuaian kebijakan.
5. Langkah 5 : kesimpulan dan rekomendasi.
d. Dimensi-dimensi dampak:
1. waktu;
2. selisih antara dampak aktual dan yang diharapkan;
3. tingkat agregasi dampak;
4. jenis dampak.
DAFTAR PUSTAKA
Casley. Dennis J. and Krishna Kumar. (1978). Project Monitoring and Evaluation in Agriculture, London: The John Hopkins Universi¬ty Press.
Convers. Diana. (1991). Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Dolbeare, Kenneth M.,ed. (1975). Public Policy Evaluation, London: Sage Publications.
Dunn, William N. (1981). Public Policy Analysis: An Introduction, London: Prentice¬-Hall Interantional, Inc.
Freeman, G.E. (1977). “The Present Status of Evaluation Research” in M. Guttentag and S. Saar (eds.), Evalua¬tion Studies Reriew Anual, vol.2, Beverly Hills CC: Sage Publications.
Grindle, Merilee S. (ed), (1980). Politics and Policy Implementation in The Third World, New Jersey: Princeton Univers¬ity Press.
Meter, Donald S. Van and Carl E. Van Horn. (1975). "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework" in Administration and Suciety, Beverly Hills: Sage Publication.
Pressman, Jeffrey L. and Aaron Wildavsky, eds. (1984). Implementation, Los Angeles: University of California Press.
Ripley, Randal B. (1985). Political Analysis is Political Sciences, Chicago: Nelson Hall Inc.
Rutman, Leonard. (1977). Evaluation Research Methods: A Basic Guide, London: Sage Publications.
Sabatier, Paul and Daniel Mazmanian, (1986). Top Down and Bottom Up Appraches to Implementation Research in Journal of Public Policy.
MODUL 9: ANALISIS KEBIJAKAN
Kegiatan Belajar 1 :
Menyusun Struktur Masalah Kebijakan
Studi tentang kebijakan pada dasarnya merupakan studi tentang pembuatan pilihan-pilihan secara rasional.
Ada tiga cara pendekatan dalam analisis kebijakan:
1. empiris;
2. evaluatif;
3. normatif.
Bagian-bagian dari metode analisis kebijakan adalah:
1. monitoring;
2. forecasting;
3. evaluation;
4. rekomendation.
Adapun hierarki dari metode analisis kebijakan adalah:
1. identifikasi dan perumusan masalah;
2. pemantauan;
3. peramalan (forecasting);
4. evaluasi;
5. rekomendasi;
6. penyimpulan praktis;
Kemudian komponen-komponen kebijakan pemerintah yang dianalisis adalah:
1. masalah kebijakan;
2. alternatif kebijakan;
3. tindakan kebijakan;
4. hasil kebijakan;
5. pola pelaksanaan kebijakan;
Kegiatan Belajar 2 :
Ada tiga cara pendekatan dalam analisis kebijakan:
1. empiris;
2. evaluatif;
3. normatif.
Bagian-bagian dari metode analisis kebijakan adalah:
1. monitoring;
2. forecasting;
3. evaluation;
4. rekomendation.
Adapun hierarki dari metode analisis kebijakan adalah:
1. identifikasi dan perumusan masalah;
2. pemantauan;
3. peramalan (forecasting);
4. evaluasi;
5. rekomendasi;
6. penyimpulan praktis;
Kemudian komponen-komponen kebijakan pemerintah yang dianalisis adalah:
1. masalah kebijakan;
2. alternatif kebijakan;
3. tindakan kebijakan;
4. hasil kebijakan;
5. pola pelaksanaan kebijakan;
Kegiatan Belajar 2 :
Analisis Partisan
Analisis partisan dapat dikaji melalui:
1. perumusan kebijakan interaktif;
2. konsekuensi menyebabkan analisis berubah peran;
3. analisis menjadikan peran interaktif bermanfaat;
4. analisis sebagai sarana persuasi;
5. dua jalan ke arah persuasi melalui analisis.
Gagasan-gagasan yang mempengaruhi pemanfaatan analisis secara penuh adalah:
1. perumusan kebijakan ilmiah dan strategis;
2. idealisme strategi;
3. sanggahan terhadap wawasan ilmiah;
4. sanggahan terhadap idealisme strategis;
5. konflik berlanjut;
6. kesepakatan atas praktik-praktik umum;
7. keseimbangan;
8. ideologi;
9. analisis dalam perumusan kebijakan;
10. keuniversalan analisis;
11. perencanaan formal;
12. masukan analisis nonpemerintah.
Yang menjadi permasalahan dalam analisis kebijakan profesional adalah:
a. evaluasi profesional;
b. ciri-ciri menyolok dalam analisis kebijakan;
c. apakah analisis benar-benar diperlukan?
DAFTAR PUSTAKA
Ackoff, Russell. L., (1978). The Art of Problem Solving, New York: John Wiley.
Dunn, William N. (1987). Public Policy Analysis: An Introduction, London: Prentice-Hall International, Inc.
Easton, David, A. (1965). Framework for Political Analysis, Englewood Cliffts, N.J.,: Prentice-Hall.
¬¬__________, (1965). A System Analysis of Political Life, New York: Wiley.
__________, (1953). The Political System, New York: Knopf.
Jenkins, W.I., (1978). Policy Analysis, Oxford, Martin Robertson.
Lowry, Ritchie P., (1974). Social Problems: A Critical Analysis of Theories and Public Policy, Lexington: D.C. Health and Company.
1. perumusan kebijakan interaktif;
2. konsekuensi menyebabkan analisis berubah peran;
3. analisis menjadikan peran interaktif bermanfaat;
4. analisis sebagai sarana persuasi;
5. dua jalan ke arah persuasi melalui analisis.
Gagasan-gagasan yang mempengaruhi pemanfaatan analisis secara penuh adalah:
1. perumusan kebijakan ilmiah dan strategis;
2. idealisme strategi;
3. sanggahan terhadap wawasan ilmiah;
4. sanggahan terhadap idealisme strategis;
5. konflik berlanjut;
6. kesepakatan atas praktik-praktik umum;
7. keseimbangan;
8. ideologi;
9. analisis dalam perumusan kebijakan;
10. keuniversalan analisis;
11. perencanaan formal;
12. masukan analisis nonpemerintah.
Yang menjadi permasalahan dalam analisis kebijakan profesional adalah:
a. evaluasi profesional;
b. ciri-ciri menyolok dalam analisis kebijakan;
c. apakah analisis benar-benar diperlukan?
DAFTAR PUSTAKA
Ackoff, Russell. L., (1978). The Art of Problem Solving, New York: John Wiley.
Dunn, William N. (1987). Public Policy Analysis: An Introduction, London: Prentice-Hall International, Inc.
Easton, David, A. (1965). Framework for Political Analysis, Englewood Cliffts, N.J.,: Prentice-Hall.
¬¬__________, (1965). A System Analysis of Political Life, New York: Wiley.
__________, (1953). The Political System, New York: Knopf.
Jenkins, W.I., (1978). Policy Analysis, Oxford, Martin Robertson.
Lowry, Ritchie P., (1974). Social Problems: A Critical Analysis of Theories and Public Policy, Lexington: D.C. Health and Company.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar